‘’Itu bukti kalau pemerintah sukanya buang duit saja,’’ sindir ketua Forum Komunitas Nasional (FKN) Noro Sisno.
Peralihan itu, lanjut Nono membuktikan pemerintah setempat kurang profesional dalam mengelola asetnya. Terang saja, dibalik sulitnya menata transportasi umum, seperti yang kerap dikeluhkan dinas perhubungan (dishub) setempat, tampak ironi jika aset tersebut tidak lebih mengedepankan fungsi awalnya, yaitu sebagai sub terminal.
‘’Kalau dikelola dengan baik, semestinya sub terminal masih berfungsi,’’ imbuhnya.
Pihaknya menyebutkan aset seluas 3700 meter persegi itu masih layak difungsikan sebagai sub terminal. Terlebih, tidak banyak bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Termasuk, tempat parkir dan pemberhentian penumpang, masih terlihat layak hanya untuk sekedar digunakan sebagai lokasi mangkal angkutan umum.
‘’Itu karena pengelolanya saja yang kurang proaktif. Bukan tempatnya,’’ lanjutnya.
Banyaknya angkutan umum yang mangkal di perempatan Tambakbayan merupakan imbas dari kurang baiknya pengelolaan aset daerah tersebut. Bersamaan dengan itu, Nono menyebutkan, semestinya pemkab segera mengambil tindakan terkait pengelolaan aset itu. Lebih-lebih, mengatur ulang fungsi aset tersebut hingga angkutan umum kembali masuk kedalam sub terminal.
‘’Eman-eman sekali kalau hanya dibiarkan begitu saja,’’ terangnya.
Sementara itu, informasi dari warga sekitar menyebutkan, banyaknya awak bus yang enggan masuk ke sub terminal tersebut merupakan faktor utama tidak berfungsinya aset dasrah itu. Selain dinilai tidak representatif, warga mengatakan kurangnya peran petugas perhubungan dalam mengelola pangkalan angkutan umum itu.*(Dee)
