![]() |
Ilustrasi Google |
“KPK sudah sejak lama bekerja sama dengan kita (Inspektorat) guna pembenahan birokrasi yang bersih dari korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Sebab bukan hanya Ponorogo namun disemua kota atau Kabupaten juga dilakukan halyang sama,”Ujarnya.
Kerjasama ini diperlukan untuk memberantas praktik korupsi yang kerap terjadi namun seringkali tidak disadari oleh pejabat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
![]() | |||
Kepala Inspektorat Kabupaten Ponorogo Nyoto Wiyono |
Bahwa praktik Korupsi yang belakangan muncul ke permukaan terutama menjerat banyak pejabat. Berbagai macam jenis korupsi, menjadikan praktik ini sangat bervariatif dan sering di indahkan oleh pejabat.
"Seringkali kita terkejut mengapa begitu banyak pejabat ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan menjadi jelas ketika mengetahui skema uang dan selalu dengan alasan uang, dan berbagai macam sangat mungkin terjadi,"jelas Nyoto.
Didalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah harus terus untuk di kontrol agar apa yang menjadi tujuan pembangunan serta kemajuan disetiap daerah bisa terwujud tanpa ada pejabat yag tersangkut hukum karena salah dan menggunakan uang negara bukan pada tempatnya.
“Semua tidak lebih sebagai fungsi kontrol terhadap pengelolaan anggaran maupun keuangan daerah. Jadi jangan ada asumsi yang berlebihan untuk menakut-nakuti pejabat, semua demi kebaikan bersama,”pungkasnya.*(Dee)