“BPJS itu pada dasarnya didanai oleh uang pribadi
masyarakat itu sendiri, bukan dari pemerintah, dimana masyarakat yang notabone
adalah peserta disuruh menyetor sejumlah uang dan kemudian setelah terkumpul
digunakan untukberobat bila sakit,”ujar Ari Bilowo salah satu praktisi sosial
Ponorogo.
Lebih lanjut ia menjelaskan, analoginya seperti ini
perbandingan masyarakat peserta BPJS lebih banyak yang tidak dengan yang sakit.
“Saya contohkan masyarakat A sampai Z membayar atau menyetorkan setiap bulan,
sedangkan klam pembayaran untuk yang sakit hanya untuk A saja, artinya disini
dana yang terkumpul dari masyarakat peserta BPJS dari A sampai Z, hanya digunakan
untuk membayar A saja,”imbuhnya.
Kemudian anggapan yang selama ini ada adalah bahwa
BPJS merupakan pengalihan subsidi BBM ke sektor kesehatan melalui program BPJS,
padahal pada dasarnya itu bukan, pemerintah hanya mengklamuflasekan tentang
subsidi BMM guna menutupi penyelewengan dana subsidi tersebut.
“Masyarakat kita lupa bahwa setiap bulanya mereka
harus membayar 25.000 hingga ratusan ribu, dan uang atau dana tersebut itulah
yang digunakan untuk pembayaran bagi masyarakat yang sakit, dan pada dasarnya
lebih banyak yang tidak sakit dari sekitar 168 juta orang peserta BPJS,”terangnya.
Dana BPJS yang sudah dihimpun oleh pemerintah kita
mencapai 4,2 trilyun perbulan, lebih dari 50,4 pertahun, dan sementara total
klaim yang sudah dibayarkan hanya 37 trilyun. “Dengan perbandingan tersebut,
akan masih ada sisa sekitar 13,4 trilyun, dan dikemanain uang tersebut, dan
ternyata selama ini BPJS itu untung banyak,”ungkapnya.
Dengan anggaran dan sebesar itu seharusnya
masyarakat kita bisa mendapatkan semua fasilitas kesehatan yang baik.” Selama
ini pemerintah Cuma sebatas melakukan propaganda bahwa BPJS merupakan bagian
dari pengalihan subsidi BBM dan merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat
yang sakit,”jelasnya.*(Dee)
