Ibas saat menyampaikan materi di Ponorogo. (Foto : Cholis) |
Sebagai pemuda, sambungnya, agar bangsa berubah ke arah
lebih baik masyarakat jangan berfikir hanya tentang materi saja. Dia
menegaskan, uang memang diperlukan tetapi bukan segalanya. Jika semuanya diukur
dengan uang maka semua tatanan yang dibangun bisa rusak.
Munculnya politik uang, imbuhnya, juga karena semua diukur
dengan materi. “Perlu dirumuskan, demokrasi yang paling pas bagi bangsa
Indonesia itu seperti apa. Apakah demokrasi yang seperti sekarang yang hanya
mengutamakan prosedural atau sesuai dengan demokrasi Pancasila,” paparnya.
Lebih lanjut Ibas menegaskan pentingnya pemahaman terhadap
nilai-nilai demokrasi dan pancasila kepada generasi muda. Menurut dia, pemuda
yang akan melanjutkan dan membawa bangsa kedepan. “Jangan sampai generasi muda
kita menjadi lupa, dan tidak memahami apa yang menjadi dasar bangsa Indonesia.
Karena jelas nantinya akan berbahaya dan bisa memengaruhi fundanmental negara
kita,” ungkapnya. Selain itu, dia juga
berharap generasi penerus bisa membawa bangsa menjadi semakin baik. Sekaligus
mampu menerjang perkembangan zaman yang makin kuat.
Sedangkan Wawan Kokotiasa, Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun
yang menjadi salah satu pemateri dalam acara tersebut menjelaskan secara detail hakekat demokrasi. “Seperti diketahui bahwa
arti demokrasi adalah kekuasaan
tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau
memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu
dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut
adalah implementasi dari demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan
diatur dalam UUD Negara RI 1945,” kata Wawan Kokotiasa.
Secara jelas Wawan menjelaskan, sebagai negara demokrasi
terbesar ketiga di dunia, prosedural demokrasi di Indonesia telah dijalankan
dengan konsisten. “Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 11 kali, 3 kali
pilpres langsung dan ratusan kali pilkada langsung,” terang Wawan.
Tanya jawab salah satu peserta seminar. (Foto : Cholis) |
Menurutnya, setiap Warga Negara Indonesia dituntut
menunjukan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.
Perwujudan sikap positif warga negara ditunjukkan dalam Perilaku demokratis
yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Perilaku ini dapat dimulai dari lingkungan yang paling
kecil, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat awal seorang anak menerima
pendidikan demokrasi. Kebiasan dalam keluarga ini dapat menjadi bekal ketika
anak melakukan pergaulan di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan
sekolah, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara,” tambahnya.
Sementara itu, Edi Tri, salah satu peserta mengapresiasi
acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Anggota MPR
RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. “Semoga masyarakat mampu mengiplementasikan Empat
Pilar Kebangsaan usai mengikuti acara ini,” harap Edi Tri, warga Kelurahan
Keniten, Kecamatan Ponorogo yang diamini oleh Yuni, pengurus PKK di Ponorogo. (Tim eLKa)