Mayarakat Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan mengelukan permasalahan itu kepada Anggota DPR RI Sartono pada saat mengunjungi daerahnya. Desa Hadiwarno dengan luas kurang lebih 749,6 Ha jumlah penduduk 3918, jumlah keluarga miskin 132 KK sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat, selain pemerintah daerah.
Camat Ngadirojo Gunawan menyampaikan beberapa item tentang UU No. 06 Tentang desa yang mana sampai saat ini belum bisa merancang RAPBDES. Karena belum adanya kepastian dari pemerintah. “ Saya berharap dengan kedatangan Sartono akan membawa dampak yang positif sekaligus bisa mensejahterakan masyarakat Desa Hadiwarno pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Ngadirojo pada umumnya, dengan mampu menanpung serta memberikan solusi terkait permasalahan ini,”pintanya.
Gunawan, sangat mengapresiasi kunjungan anggota DPR RI asal Partai Demokrat tersebut di Hadiwarno, karena itu mencerminkan kepedulian anggota DPR asal Pacitan terhadap daerah yang diwakilinya.
“Kita akan tetap berusaha agar apa yang menjadi keluhan dan aspirasi itu bisa dipenuhi dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lama. Karena memang harus sesuai peruntukannya,”Terang Sartono Anggota Komisi VI DPR RI, di sela-sela kunjungan nya di Pacitan.
Selain permasalahan tentang UU Desa, Sartono juga bakal memperjuangkan serta menyerap aspirasi lain, dan masukan serta keluhan masyarakat khususnya yang ada di desa.
"Kunjungan saya hari ini ingin menyerap langsung aspirasi masyarakat
yang terkait dengan bidang saya di Komisi VI DPR RI yakni perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik negara," kata Sartono Hutomo.
Menurutnya, kedatangan untuk menyerap aspirasi tersebut tidak lagi membawa warna partai atau fraksinya, melainkan datang sebagai wakil Pacitan di DPR RI.
"Karena itu, saya berharap para pelaku usaha atau pengrajin di daerah ini, atau warga secara keseluruhan di Hadiwarno khususnya dan Pacitan pada umumnya bisa memberikan saran atau menyampaikan keinginan agar saya bisa memperjuangkan di pusat untuk mendapatkan penganggaran melalui APBN," katanya.(Tim)
