Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
Ponorogo Ari Bilowo mengatakan, selama ini Pemda Ponorogo hanya bisa menutup
atau mencabut izin operasional beberapa tambang yang dianggap ilegal, namun
akibatnya tidak begitu mempedulikan, padahal ini merupakan salah satu sumber menyumbang
PAD jika dikelola dengan baik.
“Yang saya sayangkan pemerintah tidak mempunyai
solusi bagi para pengusaha kecil dan menengah terkait galian C, akibatnya selain
sangat merugikan bagi incame daerah, berpengaruh juga terhadap pembangunan,
dimana bahan baku bakal sulit,”ujarnya.
Kemudian saat ini banyak proyek pemerintah Sudah mulai
berjalan, akan tetapi Pemda tidak segera
ada solusi. Ditambah banyak oknum yang pada akhirnya memanfaatkan dengan
melakukan pungutan liar kepada pengusaha tambang, dengan dalih agar kegiatan
tambangnya bisa berjalan terus.
“Kalau ini dibiarkan, justru melegalkan pungli oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sebenarnya pajak yang dibebankan kepada
pengusaha tambang masuk PAD untuk membangun jalan yang rusak akibat aktifitas
tambang,”terangnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, anehnya kenapa
kebijakan pemda yang tidak jelas solusinya justru kami para pangusaha di suruh
mencari solusi sendiri, mestine negara hadir Untuk kemajuan dan kesejahteraan
pengusaha.
“Pada dasaranya banyak pengusaha yang tidak
bergantung dengan pemerintah tapi justru pemda tidak melihat ini. sebagai
peluang akan tetapi justru sebaliknya dianggap melanggar aturan, yang aturanya sendiri tidak jelas,”jelasnya.*(Dee/zdn)
